Rapat Paripurna DPRD, Sepakati Perubahan KUA-PPAS APBD Muratara
LIPUTAN SILAMPARI.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penandatanganan Nota Kesepakatan terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (P-KUA) dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) APBD Kabupaten Muratara Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna berlangsung di Ruang Rapat Gedung DPRD Kabupaten Muratara, Selasa (15/9/2026).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Muratara, Devi Ariyanto, didampingi Wakil Ketua I Ekien Versace dan Wakil Ketua II H. Zainal Abidin.
Turut hadir Bupati Muratara H. Devi Suhartoni, Wakil Bupati H. Junius Wahyudi, jajaran anggota DPRD, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muratara.
Dalam rapat tersebut tercatat sebanyak 19 dari 25 anggota DPRD Muratara hadir mengikuti jalannya paripurna.
Ketua DPRD Muratara, Devi Ariyanto, menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepakatan P-KUA dan P-PPAS merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, pembahasan rancangan perubahan KUA dan PPAS telah dilakukan melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Organisasi Perangkat Daerah terkait.
Proses pembahasan tersebut dilaksanakan untuk menyelaraskan kebijakan anggaran pemerintah daerah dengan kebutuhan pembangunan serta prioritas pelayanan kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama.
Hasil pembahasan kemudian dituangkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Muratara dan DPRD.
Dokumen P-KUA dan P-PPAS tersebut memuat arah kebijakan anggaran, prioritas program dan kegiatan, serta plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan perangkat daerah.
Kesepakatan ini selanjutnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Muratara Tahun Anggaran 2026.
Melalui kesepakatan tersebut, diharapkan sinergi antara pihak legislatif dan eksekutif semakin kuat dalam menentukan kebijakan anggaran yang efektif, efisien, transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Rapat paripurna kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepakatan P-KUA dan P-PPAS oleh Bupati Muratara bersama pimpinan DPRD.
Dengan ditandatanganinya kesepakatan tersebut, tahapan penyusunan Perubahan APBD Muratara Tahun Anggaran 2026.(ADV)








Tidak ada komentar